 |
| Ilustrasi dugaan adanya malpraktik terkait meninggalnya pasien dua hari pasca operasi di RSUD Mokoyulri Buol. (Foto: Ist.) |
Lempar.id, BUOL - Kematian Israfil Siyatan (52), warga Kelurahan Leok I, membuka serangkaian pertanyaan serius terhadap pelayanan medis di RSUD Mokoyulri, Kabupaten Buol. Pria yang awalnya mengeluhkan sakit lambung itu meninggal dunia pada Rabu (18/3), hanya dua hari setelah menjalani operasi yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya.
Investigasi media ini menemukan adanya dugaan sejumlah kejanggalan sejak fase awal penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), proses diagnosis, hingga tindakan operasi dan perawatan pascaoperasi.
Istri korban, Rosmawati, yang mendampingi hampir sepanjang proses perawatan, menyampaikan bahwa suaminya masuk IGD pada Minggu pagi (14/3). Namun, penanganan oleh dokter spesialis baru dilakukan keesokan harinya.
“Dari masuk IGD sampai dipindahkan ke ruangan, kami hanya menunggu. Dokter spesialis baru periksa hari Senin. Kami juga tidak tahu pasti siapa yang tangani di awal,” ujar Rosmawati saat diwawancarai, Minggu (22/3).
Fase Kritis di UGD: Dugaan Keterlambatan Diagnosis
Kondisi ini menjadi titik awal sorotan. Dalam standar pelayanan medis, IGD wajib menyediakan dokter umum selama 24 jam. Namun untuk kasus dugaan perforasi lambung (lambung bocor) atau usus—yang saat itu bisa saja masuk kegawatdaruratan bedah—penanganan cepat oleh dokter spesialis tentu menjadi krusial.
Selama lebih dari satu hari, setelah diperiksa di IGD korban hanya berada dalam pengawasan tanpa kejelasan diagnosis spesifik. Padahal, menurut keterangan keluarga, Israfil saat itu masih dalam kondisi sadar, bahkan masih bisa duduk dan berjalan meski menahan rasa sakit.
Sementara kediaman dokter spesialis penyakit dalam dan lainnya di kompleks rumah dinas RSUD hanya berjarak sekitar 50 meter dari IGD. Situasi ini memunculkan dugaan adanya delay in diagnosis dan delay in treatment, dua indikator yang kerap menjadi pintu masuk dalam investigasi dugaan kelalaian medis. Namun hal ini masih perlu dikonfirmasi terkait prosedur pemanggilan dokter spesialis di luar jam layanan.
Diagnosis Berubah: Usus Bocor atau Lambung Bocor?
Kejanggalan berikutnya muncul pada fase diagnosis. Pada Senin pagi (15/3), setelah dilakukan pemeriksaan termasuk USG, menurut Rosmawati dokter spesialis bedah dr. Eka menyampaikan kepada keluarga—bahkan di hadapan pasien—bahwa terjadi kebocoran pada usus dan harus segera dioperasi.
Operasi awalnya dijadwalkan sekitar pukul 16.00 WITA, dengan permintaan dua kantong darah dari keluarga. Namun, jadwal tersebut dipercepat menjadi pukul 14.00 WITA.
“Dokter bilang ususnya bocor dan harus operasi cepat. Kami sempat tanya apakah ada cara lain, tapi katanya tidak ada,” kata Rosmawati.
Namun setelah operasi selesai sekitar pukul 16.00 WITA, informasi berbeda justru disampaikan oleh dokter anestesi, yaitu dr. Aras.
“Setelah operasi, dokter lain bilang yang bocor itu lambung, bukan usus. Itu yang bikin kami bingung sampai sekarang,” ungkapnya.
Perbedaan diagnosis antara dokter bedah dan dokter anestesi ini menjadi salah satu titik krusial. Dalam praktik medis, dugaan inkonsistensi seperti ini tentu dapat mengarah pada kesalahan diagnosis atau miskomunikasi serius dalam tim medis, tentu ini juga berdampak pada kecepatan penanganan.
Persetujuan Operasi Dipertanyakan
Keluarga juga menyoroti proses pengambilan keputusan operasi yang dinilai berlangsung cepat dan tidak memberikan ruang pertimbangan yang cukup.
Selain disampaikan langsung di hadapan pasien yang sedang kesakitan dan bisa jadi tidak stabil secara emosi, keluarga merasa tidak mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai risiko, alternatif tindakan, maupun kemungkinan rujukan ke rumah sakit lain.
Dalam etika kedokteran, proses informed consent harus dilakukan secara utuh—tidak hanya formalitas, tetapi memastikan pasien dan keluarga memahami kondisi serta pilihan medis yang tersedia.
Pasca Operasi: Pasien Tak Pernah Sadar
Fase paling kritis terjadi setelah operasi. Israfil dipindahkan ke ruang ICU dalam kondisi tidak sadar. Menurut keluarga, kondisi tersebut tidak berubah hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dua hari kemudian.
“Sejak selesai operasi, dia tidak pernah sadar lagi sampai meninggal,” kata Rosmawati.
Kondisi ini membuka spekulasi keluarga terhadap kemungkinan komplikasi serius lainnya, yang memerlukan penjelasan resmi dari tim medis”. Namun hingga kini, Rosma dan kerabatnya ketika dikonfirmasi mengaku belum memahami penjelasan medis yang komprehensif mengenai penyebab pasti kondisi tersebut.
Sorotan Transparansi dan Tidak Ada Rujukan
Selain soal diagnosis dan tindakan, keluarga juga mempertanyakan mengapa tidak ada opsi rujukan ke rumah sakit lain sejak awal.
Padahal, sebelum operasi, pasien masih dalam kondisi relatif stabil dan sadar. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tindakan operasi dilakukan tanpa mempertimbangkan alternatif terbaik bagi pasien.
Keluarga juga mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai apa sebenarnya yang ditangani dalam operasi—apakah fokus pada usus, lambung, atau keduanya.
Direktur RSUD Buka Suara
Menanggapi polemik ini, Direktur RSUD Mokoyulri, dr. Mariyati Ismail, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran internal.
“Saya akan memanggil seluruh dokter yang terlibat, baik sebelum operasi, saat operasi, maupun pascaoperasi, untuk memastikan semua prosedur sudah sesuai standar,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (22/3).
Ia menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk mengetahui secara utuh kronologi penanganan pasien sekaligus memastikan tidak ada pelanggaran prosedur medis. "Tentu para dokter berusaha melakukan yang terbaik dan tidak berniat mencelakai pasiennya," tambah Mariyati.
Deretan Celah yang Terungkap
Dari hasil investigasi awal ini, setidaknya terdapat dugaan sejumlah celah yang menjadi sorotan dan pertanyaan publik yang perlu dijelaskan oleh pihak medis:
- Keterlambatan penanganan spesialis sejak pasien masuk IGD.
- Perbedaan diagnosis antara dokter (usus vs lambung).
- Proses informed consent yang dipertanyakan.
- Percepatan jadwal operasi, apakah tiba-tiba terjadi kondisi darurat?
- Pasien tidak sadar pascaoperasi hingga meninggal.
- Penjelasan informasi medis secara menyeluruh kepada keluarga.
- Apakah benar tidak ada opsi rujukan ke fasilitas lain?
- Celah metode diagnosis yang hanya berbasis USG, bisa saja ini yang menyebabkan inkonsistensi diagnosis!
Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, aspek ini tentu berpotensi masuk dalam ranah evaluasi etik maupun disiplin profesi, tergantung hasil audit medis internal.
Antara Dugaan dan Pembuktian
Teriakan “malpraktik” dari keluarga bukanlah vonis, melainkan sinyal awal yang menuntut investigasi mendalam. Dalam praktik jurnalistik, dugaan harus diuji melalui fakta, audit medis, serta mekanisme resmi seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, sekaligus ujian bagi transparansi dan akuntabilitas layanan kesehatan di daerah. Hingga kini, Redaksi masih berupaya memperoleh penjelasan langsung dari dokter yang disebut menangani pasien.
Lempar.id tidak dalam posisi menyimpulkan adanya kesalahan medis, dan masih menunggu hasil penelusuran resmi. Penilaian dugaan pelanggaran medis merupakan kewenangan lembaga seperti Majelis Kehormatan MKDKI.
