Lempar.id-BUOL — Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Leok, Buol, mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan tumpukan kayu gelondongan (log) asal Desa Kokobuka yang ditumpuk di area dermaga. Petugas sempat membiarkan tumpukan kayu tersebut masuk tanpa mengecek surat jalan sejak awal.
Petugas UPP Kelas III Leok, Agustinus, menjelaskan bahwa otoritas pelabuhan mulanya menduga material kayu yang hendak dimuat ke kapal tersebut merupakan kayu tanaman rakyat biasa.
"Sebenarnya tugas kami di pelabuhan hanya menerima barang. Namun memang ada kelalaian dari kami—dan tidak bisa kita tutupi—bahwa kami tidak meminta surat jalan di awal. Saya kira itu jenis kayu biasa, kayu rimba campuran," kata Agustinus saat ditemui di kantornya, Kamis (29/10/2026).
Ia menambahkan, tidak adanya dokumen pendamping saat muatan pertama kali tiba langsung memicu teguran keras dari pimpinan pelabuhan. Pihak UPP Leok lantas menggelar rapat internal untuk mengevaluasi kekeliruan tersebut sekaligus menagih kelengkapan izin kepada agen kapal.
"Pimpinan sangat marah waktu itu. 'Kenapa tidak ditanya surat jalannya?' Kami langsung dikumpulkan rapat kemarin," tutur Agustinus menirukan arahan atasannya.
Menunggu Verifikasi Kehutanan dan Perketat Pengawasan
Menurut Agustinus, dokumen surat jalan baru diserahkan oleh pengelola kepada otoritas pelabuhan setelah pihak pelabuhan mendesak keagenan.
"Setelah barang masuk malam hari, besok paginya pimpinan memerintahkan untuk mengecek surat jalan. Saya langsung menghubungi agen kapal, dan berkasnya baru diantarkan tadi. Jadi memang ada kekeliruan di pihak kami, tetapi bukan disengaja," terangnya.
Agustinus menampik tuduhan adanya unsur pembiaran secara sengaja. Ia beralasan kekeliruan itu terjadi lantaran Pelabuhan Leok sudah belasan hingga puluhan tahun tidak menangani aktivitas pengapalan kayu.
Pasca-kejadian ini, Kepala UPP Kelas III Leok menginstruksikan pengetatan prosedur pengawasan barang. Pihak pelabuhan menegaskan tidak akan menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) sebelum seluruh legalitas dan asal-usul kayu diverifikasi secara tuntas oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pogogul.
"Pimpinan menekankan bahwa status kayu—baik dari kawasan hutan maupun lahan kebun—harus sudah tuntas (clear) di Dinas Kehutanan. Sehingga saat sampai di pelabuhan, kami tinggal mencocokkan data dan dokumennya saja," tegas Agustinus.
Sampai saat ini, aktivitas pemuatan kayu gelondongan ke atas kapal di kawasan Pelabuhan Leok masih dihentikan total hingga seluruh verifikasi perizinan dan dokumen dinyatakan sah oleh instansi berwenang.
Sebelumnya, pihak PT Kayu Berkah Sejati mengklaim pengangkutan kayu log asal Tiloan tersebut telah sesuai prosedur hukum sebagai kayu hasil budidaya, serta telah mengantongi izin lengkap yang diserahkan ke KPH Pogogul.
