Lempar.id,PALU – Wakil Bupati Buol, Moh Nasir Dj Daimaroto, menghadiri rapat koordinasi strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Best Western Plus Coco, Kota Palu, Senin (14/4). Forum itu mempertemukan kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulteng.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Buol dinilai penting karena agenda rapat menitikberatkan pada penyelarasan kebijakan pusat, provinsi, hingga kabupaten agar pelaksanaan program berjalan seragam dan tepat sasaran.
Sejumlah isu utama dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari sinkronisasi data kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga tata kelola pemerintahan.
Bagi daerah seperti Buol, akurasi data penerima bantuan sosial menjadi salah satu poin krusial. Kesalahan data kerap berdampak pada lambatnya intervensi program dan munculnya keluhan masyarakat di lapangan.
“Kami hadir bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai mitra aktif agar program provinsi benar-benar sampai ke masyarakat Buol tanpa hambatan birokrasi,” kata Moh Nasir dalam sesi diskusi.
Fokus pada Infrastruktur dan Ekonomi Lokal
Selain isu sosial, dukungan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah juga masuk pembahasan. Konektivitas dinilai berpengaruh langsung terhadap distribusi hasil pertanian, perikanan, dan akses layanan publik.
Buol selama ini memiliki potensi sektor primer yang besar. Karena itu, penguatan pertanian, perikanan, serta pariwisata daerah disebut perlu didorong melalui kebijakan lintas level pemerintahan.
Dalam agenda tata kelola, forum juga menyoroti disiplin ASN, transparansi anggaran, dan peningkatan mutu pelayanan publik. Aspek ini dianggap menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurut Moh Nasir, pertemuan tatap muka seperti rakor memberi ruang penyelesaian masalah secara cepat, terutama kendala teknis yang sering memperlambat penyaluran bantuan maupun pelaksanaan proyek.
“Apa yang menjadi hambatan di Buol bisa langsung kami sampaikan, lalu segera ditindaklanjuti setelah kembali ke daerah,” ujarnya.
Hasil rakor ini diharapkan menjadi pijakan percepatan realisasi program triwulan kedua 2026, termasuk target pembangunan yang sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.(LMR)
