Lempar.id,BUOL–Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai. Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turun langsung melalui entry meeting di Aula Pobokidan, Selasa (7/4).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto bersama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah, dihadiri seluruh pimpinan OPD dan camat.
Entry meeting menjadi tahap awal pemeriksaan lapangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 yang akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi audit yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan keuangan negara.
“Seluruh OPD harus proaktif menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Nasir dalam arahannya.
Standar Ketat Pemeriksaan
Ketua Tim BPK RI menjelaskan audit dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dengan empat indikator utama sebagai acuan penilaian.
Indikator tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan ini memastikan setiap rupiah anggaran dikelola transparan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Secara normatif, pemeriksaan LKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Pemkab Buol melalui Inspektorat disebut telah melakukan pendampingan awal guna meminimalkan temuan administratif selama proses audit berlangsung.
Pemeriksaan ini juga menjadi dasar penilaian opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, termasuk peluang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan dimulainya audit ini, seluruh perangkat daerah diminta memastikan akurasi data serta konsistensi pelaporan keuangan sesuai standar nasional.
