Lempar.id,BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol mulai membenahi persoalan klasik tata kelola data antar instansi yang selama ini dinilai belum sinkron. Upaya itu ditandai melalui Workshop Statistik Sektoral 2026, Selasa (31/3).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bappeda ini diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai OPD, BPS, hingga kalangan pers.
Sekretaris Dinas Kominfo Buol, Abdullah AS Mangge, menyebut forum ini sebagai langkah strategis memperkuat sistem data daerah berbasis kebijakan Satu Data Indonesia.
“Pemerintah daerah dituntut menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan data ganda hingga ketidaksinkronan antar OPD masih menjadi tantangan nyata dalam perencanaan pembangunan.
Tiga Pilar Pembenahan Data
Workshop ini memfokuskan pembenahan pada tiga aspek utama, yakni identifikasi statistik sektoral, penguatan kelembagaan, serta evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS).
Melalui identifikasi, setiap OPD diminta memetakan jenis data secara jelas agar tidak terjadi duplikasi.
Selain itu, penguatan kelembagaan juga diarahkan pada koordinasi antara Bappeda sebagai koordinator, BPS sebagai pembina, dan Diskominfo sebagai walidata.
Sekretaris Daerah Buol, Moh. Yamin Rahim, menegaskan bahwa kualitas data kini menjadi indikator utama kinerja pemerintah daerah.
“Statistik sektoral bukan sekadar angka, tetapi mencakup seluruh proses pengelolaan data dari perencanaan hingga diseminasi,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat perbedaan data antar instansi serta pembaruan data yang belum konsisten.
“Pengelolaan statistik sektoral harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap administrasi,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola data sehingga perencanaan pembangunan di Buol lebih tepat sasaran.{LMR}
